Perguruan tinggi elit Amerika menghadapi konsekuensi berat akibat penanganan demonstrasi kampus yang kontroversial
Jakarta - Gelombang protes anti-Israel yang melanda kampus-kampus Amerika Serikat pada 2024 telah mencapai titik kritis di Columbia University, New York. Konflik berkepanjangan ini berujung pada pencabutan dana federal sebesar $400 juta oleh pemerintahan Trump, memaksa universitas bergengsi tersebut untuk tunduk pada tuntutan presiden.
Kronologi Protes di Columbia University
Demonstrasi bermula pada 17 April 2024 ketika para mahasiswa mendirikan tenda-tenda di halaman utama kampus sebagai bentuk protes terhadap tindakan Israel di Gaza. Meskipun NYPD (Kepolisian New York) melakukan penangkapan massal pada 18 April, para demonstran kembali mendirikan tenda-tenda keesokan harinya.
Situasi semakin memanas pada akhir April 2024 ketika para demonstran menerobos masuk dan membarikade diri di dalam Hamilton Hall. Walikota New York, Eric Adams, mengungkapkan bahwa dari 282 demonstran yang ditangkap, 134 di antaranya tidak memiliki afiliasi dengan universitas.
"Ini bukan hanya masalah protes mahasiswa, tetapi ada pihak luar yang meradikalisasi mereka," ujar Adams dalam sebuah konferensi pers.
Tuduhan Antisemitisme dan Intimidasi
Kasus ini menjadi semakin kompleks karena adanya tuduhan antisemitisme. Dua petugas kebersihan Columbia mengklaim dalam gugatan hukum bahwa mereka terjebak dan diserang oleh demonstran di Hamilton Hall yang menyebut mereka "pecinta Yahudi", sehingga mengakibatkan cedera dan trauma.
Mario Torres, salah satu petugas kebersihan berkulit hitam, menyatakan bahwa ia telah menghapus begitu banyak lambang swastika di kampus sejak November 2023, setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
Mahasiswa Yahudi melaporkan intimidasi di kampus, termasuk teriakan-teriakan antisemit di area kantin kosher dan pengucilan karena mengenakan kalung Bintang David.
Kegagalan Kepemimpinan dan Pengunduran Diri
Presiden Columbia University, Minouche Shafik, mendapat kritik keras atas penanganannya terhadap situasi tersebut. Dalam dengar pendapat di depan Kongres pada April 2024, Shafik tampak ragu-ragu ketika ditanya apakah seruan "From the river to the sea, Palestine will be free" termasuk pernyataan antisemitisme.
Tekanan terus meningkat hingga akhirnya pada 14 Agustus 2024, Shafik mengundurkan diri. Dalam pernyataannya, ia menulis: "Sebagaimana kata Presiden Lincoln, 'Rumah yang terpecah belah tidak dapat bertahan.' Kita harus melakukan segala upaya untuk melawan kekuatan polarisasi dalam komunitas kita."
Intervensi Pemerintahan Trump
Pada Maret 2025, Presiden Donald Trump mengambil langkah tegas dengan membatalkan dana federal sebesar $400 juta untuk Columbia. Pemerintahannya kemudian menyusun daftar tuntutan yang harus dipenuhi universitas jika ingin tetap menerima pendanaan federal.
Beberapa tuntutan tersebut meliputi:
- Larangan penggunaan masker
- Proses disiplin terhadap mahasiswa yang terlibat protes
- Definisi formal antisemitisme
- Reformasi proses penerimaan mahasiswa
- Evaluasi pihak ketiga terhadap kurikulum studi Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika
Pada 21 Maret 2025, Columbia University mengumumkan akan memenuhi tuntutan tersebut, termasuk menempatkan Departemen Studi Timur Tengah, Asia Selatan, dan Afrika di bawah pengawasan akademik selama minimal 5 tahun.
Deportasi dan Kontroversi Lanjutan
Pemerintahan Trump juga menindak para demonstran secara langsung. Mahmoud Khalil, mahasiswa pascasarjana Columbia, ditangkap oleh agen Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) dan ditahan di Louisiana karena dugaan menyembunyikan hubungan dengan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina.
Kasus serupa terjadi pada Yun Seo Chung, mahasiswa junior Columbia asal Korea Selatan, yang terancam deportasi setelah ditangkap pada 5 Maret terkait protes di Barnard College.
Dampak dan Prospek Ke Depan
Konflik ini telah mengubah wajah pendidikan tinggi Amerika, memunculkan perdebatan tentang batas antara kebebasan berekspresi, antisemitisme, dan intervensi pemerintah dalam urusan akademik.
"Kami bekerja sama dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk mengeksekusi surat perintah penggeledahan dalam penyelidikan terhadap Columbia University karena menampung dan menyembunyikan imigran ilegal di kampusnya," ujar perwakilan pemerintah Trump. "Penyelidikan ini masih berlangsung dan kami juga menyelidiki apakah penanganan Columbia terhadap insiden sebelumnya melanggar undang-undang hak sipil dan termasuk kejahatan terorisme."
Sementara perang Israel di Gaza terus berlanjut dengan korban jiwa Palestina yang dilaporkan telah mencapai lebih dari 50.000 orang pada Maret 2025, ketegangan di kampus-kampus Amerika kemungkinan akan terus berlanjut, dengan Columbia University menjadi episentrum perdebatan tentang kebebasan akademik, antisemitisme, dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Komentar
Posting Komentar